Menjelang pergantian tahun, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (PP 58/2023). Dalam PP tersebut, pemotongan PPh Pasal 21 atas wajib pajak orang pribadi dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu A, B, dan C. Kategori ini didasarkan kepada status perkawinan dan jumlah tanggungan. Ditambah juga ketentuan mengenai penghitungan tarif rata-rata harian.

Sekilas, PP 58/2023 ini menyodorkan tarif baru dalam penghitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Terlebih lagi, alih-alih menggunakan penghasilan neto, dasar penghitungannya pun menggunakan penghasilan bruto dengan tarif bertingkat dan berkategori sebagaimana tercantum pada bagian lampiran PP 58/2023. Semakin tampak berbeda dengan hadirnya penegasan pada ketentuan penutup bahwa Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tidak berlaku lagi. Pasal 2 ayat (3) PP 80/2010 tersebut menegaskan bahwa tarif pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

1. Dasar Pengenaan Pajak 

Guna menyederhanakan penghitungan ini, PP 58/2023 hadir untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kemudahan tersebut berupa dasar pengenaan pajak dari penghasilan bruto. Jadi, PPh Pasal 21 tinggal dikalikan dengan tarif rata-rata sesuai dengan tabel tarif dalam lampiran, dengan penghasilan bruto. Caranya, tentukan kategori wajib pajak, lihat seluruh penghasilan bruto pada bulan yang bersangkutan, lalu cocokkan dengan tabel tarif efektif yang tercantum dalam Lampiran PP 58/2023. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong pun sudah didapatkan dengan mudah.

2. Kategorisasi Wajib Pajak

Untuk menerapkan tarif efektif yang tepat sasaran, kategori wajib pajak dalam PP 58/2023 ini didasarkan atas status perkawinan dan jumlah tanggungan.

• Kategori A untuk lajang tanpa tanggungan (TK/0), lajang dengan tanggungan satu orang (TK/1), atau menikah tanpa tambahan tanggungan (K/0).
• Kategori B untuk lajang dengan tanggungan dua orang (TK/2), lajang dengan tanggungan tiga orang (TK/3), menikah dengan tambahan tanggungan satu orang (K/1), atau menikah dengan tambahan tanggungan dua orang (K/2).
• Kategori C untuk wajib pajak yang menikah dengan tambahan tanggungan tiga orang (K/3). Sementara itu,

Ditambah juga tarif rata-rata harian khusus untuk mengakomodasi penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan bruto yang dibayarkan secara harian.

Ditetapkannya tiga kategori ini, sekali lagi, dalam rangka simplifikasi penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan dalam setiap masa pajak. Sementara itu, tarif efektif yang ditetapkan sudah dicantumkan dalam tabel yang tertera pada lampiran PP 58/2023 ini.

3. Rekapitulasi Penghasilan untuk SPT Tahunan

Sebagai sebuah peraturan pelaksanaan dalam penerapan UU PPh, PP 58/2023 ini tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan di atasnya. Simplifikasi penghitungan menggunakan tarif efektif pada dasarnya adalah upaya membantu para pemberi kerja untuk menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 secara lebih cepat dan tepat waktu. Sebelas bulan pertama dalam tahun pajak sudah dimudahkan, maka pada bulan terakhir tentu perlu ada penyesuaian. Lagi-lagi, penyesuaian ini pun adalah sebuah bentuk kemudahan. Pemberi kerja hanya perlu satu kali membuat rekapitulasi penghasilan dan unsur-unsur pemotongannya untuk setiap pegawai, yaitu di akhir tahun saat penghasilan terakhir pegawai di tahun pajak tersebut dibayarkan.

Sebagai sebuah Peraturan Pemerintah, PP 58/2023 tentu diatur lebih mendalam dengan adanya peraturan turunannya. Dalam hal ini, Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Pribadi (PMK 168/2023). Menariknya, PMK 168/2023 tidak menyebutkan secara spesifik bahwa ini adalah peraturan pelaksanaan atas PP 58/2023. Dalam batang tubuhnya pun, Peraturan Pemerintah yang disebutkan hanya mengacu kepada perihal yang sama dengan PP 58/2023 tanpa menyebutkan nomor dan tahunnya. Hal ini tentu saja dirancang agar apabila di kemudian hari PP 58/2023 diganti dengan yang baru, tidak perlu ada pembuatan PMK yang baru selama tidak ada perubahan substansial di dalamnya. Selain itu, jika kita menilik lebih dalam, PMK 168 ini tidak hanya membahas apa yang ada dalam PP 58/2023. PMK 168 ini disajikan sebagai rangkuman peraturan pelaksanaan atas berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema yang diangkat. Pada akhirnya, semangat simplifikasi penghitungan PPh Pasal 21 yang diusung melalui PP 58/2023 semakin dikuatkan dengan hadirnya PMK 168/2023.

https://pajak.go.id/id/artikel/simpel-pakai-ter-begini-penjelasannya